Dikabrin | Indramayu<\/p>\n\n\n\n
Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hanaman Nihon kembali menjadi perhatian publik setelah muncul mengenai legalitas dan kewenangan lembaga tersebut dalam proses pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang melalui program Tokutei Ginou.<\/p>\n\n\n\n
Pihak LPK Hanaman Nihon menyatakan seluruh aktivitas yang dijalankan telah melalui prosedur yang benar dan sesuai mekanisme yang berlaku. <\/p>\n\n\n\n
Namun, sejumlah pihak menilai masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait belum dimilikinya Sending Organization (SO) dan Accepting Organization (AO) yang menjadi bagian penting dalam sistem penempatan pekerja ke Jepang.<\/p>\n\n\n\n
Meski belum memiliki SO dan AO sendiri, LPK Hanaman Nihon diduga tetap memberangkatkan peserta melalui kerja sama dengan pihak lain yang telah memiliki legalitas tersebut. Praktik ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan LPK dalam proses rekrutmen dan penempatan PMI.<\/p>\n\n\n\n
Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu, Oushj Dialambaqa, mengingatkan bahwa seluruh proses penempatan pekerja migran harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan guna menghindari potensi pelanggaran hukum.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, kekurangan legalitas maupun pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai aturan dapat membuka peluang terjadinya penempatan ilegal hingga dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) apabila memenuhi unsur-unsur pidana.<\/p>\n\n\n\n
“Persoalan LPK, sponsor, dan perusahaan penempatan ini sudah beberapa kali kami sampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu, termasuk dalam forum diskusi bersama pejabat dinas dan rekan-rekan jurnalis,” ujar Oushj Sabtu (11\/7\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Oushj menjelaskan terdapat sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Pertama, berdasarkan regulasi yang berlaku, LPK hanya memiliki fungsi pendidikan dan pelatihan kerja. LPK tidak memiliki kewenangan melakukan rekrutmen maupun penempatan PMI ke luar negeri bahkan hanya menumpang.<\/p>\n\n\n\n
Kedua, kewenangan rekrutmen dan penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penempatan yang memiliki izin resmi atau melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Ketiga, kerja sama yang dilakukan LPK seharusnya terbatas pada bidang pelatihan, seperti pelatihan bahasa Jepang maupun bahasa Korea, tanpa mengambil alih fungsi perekrutan dan penempatan tenaga kerja.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, setiap LPK wajib terdaftar pada instansi ketenagakerjaan sesuai regulasi, sementara sponsor maupun perusahaan penempatan juga harus memiliki legalitas yang jelas agar calon pekerja memperoleh perlindungan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Temuan Dugaan Perekrutan PMI Nonprosedural
PKSPD mengaku menerima sejumlah laporan terkait dugaan praktik perekrutan PMI yang dinilai tidak sesuai prosedur.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu laporan yang telah diverifikasi menyebut adanya seorang sponsor yang berdomisili di wilayah Bulak, Kecamatan Jatibarang, yang diduga merekrut calon PMI untuk diberangkatkan ke Serbia secara perorangan tanpa melalui perusahaan penempatan yang berwenang.<\/p>\n\n\n\n
“Apabila dugaan tersebut terbukti, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Oushj.<\/p>\n\n\n\n
PKSPD mendesak Disnaker Indramayu buka data legalitas LPK dan Sponsor. Sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi calon pekerja migran, PKSPD jug mendorong Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu untuk membuka data seluruh LPK, sponsor, dan perusahaan penempatan yang memiliki izin resmi melalui situs pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Oushj, transparansi informasi sangat penting agar masyarakat dapat membedakan lembaga yang telah memenuhi persyaratan hukum dengan lembaga yang belum memiliki legalitas lengkap.<\/p>\n\n\n\n
“Keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat mengetahui mana lembaga yang telah memenuhi ketentuan dan mana yang belum memiliki legalitas,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu belum memberikan tanggapan resmi terkait masukan PKSPD maupun pengawasan terhadap legalitas LPK, sponsor, dan perusahaan penempatan PMI yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indramayu. *** (AW)<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dikabrin | Indramayu Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hanaman Nihon kembali menjadi perhatian publik setelah muncul mengenai legalitas dan kewenangan lembaga tersebut dalam proses pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang melalui program Tokutei Ginou. Pihak LPK Hanaman Nihon menyatakan seluruh aktivitas yang dijalankan telah melalui prosedur yang benar dan sesuai mekanisme yang berlaku….<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":309,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-308","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"yoast_head":"\n