Dikabarin | Indramayu<\/p>\n\n\n\n
Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hanaman Nihon di Kabupaten Indramayu menjadi sorotan setelah pimpinan lembaga tersebut mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki Sending Organization (SO) maupun Accepting Organization (AO) sendiri, meskipun telah beroperasi sejak tahun 2021.<\/p>\n\n\n\n
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan LPK Hanaman Nihon, Khaerul Anwar, saat memberikan keterangan kepada awak media pada 30 Juni 2026 lalu. <\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, fokus utama lembaganya adalah pendidikan dan pelatihan bahasa Jepang, sementara proses pemberangkatan peserta dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lain atau yang telah memiliki SO.<\/p>\n\n\n\n
“Saya fokusnya di pengembangan pendidikan bahasa. Adapun hal-hal lainnya itu soal lain. Saya tidak mau ambil pusing. Dari awal saya sudah katakan ini adalah proses pendidikan bahasa. Saya pun menjelaskan kepada calon peserta tentang LPK kita,” kata Khaerul.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penempatan peserta yang dijalankan oleh LPK Hanaman Nihon. Pasalnya, selama kurang lebih empat tahun beroperasi, lembaga tersebut tetap melakukan pembinaan dan pelatihan calon peserta yang ingin bekerja atau magang di Jepang, namun belum memiliki SO maupun AO sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Dalam praktik penempatan tenaga kerja atau peserta program ke Jepang, keberadaan SO memiliki peran penting sebagai lembaga yang menjembatani proses penempatan dan kerja sama dengan pihak di Jepang. Sementara AO merupakan pihak penerima yang bekerja sama dalam proses tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, LPK Hanaman Nihon diketahui mengenakan biaya pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp7.500.000 kepada setiap peserta. <\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah peserta yang telah mengikuti program pendidikan di lembaga tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.<\/p>\n\n\n\n
Jika seluruh peserta dikenakan biaya yang sama, maka nilai dana pelatihan yang terhimpun diperkirakan mencapai Rp2,25 miliar. Besarnya dana yang beredar ini turut menjadi perhatian masyarakat, mengingat proses pemberangkatan peserta masih dilakukan melalui lembaga lain yang memiliki SO.<\/p>\n\n\n\n
Sejumlah pertanyaan pun muncul terkait pola kerja sama yang diterapkan. Mengapa selama empat tahun beroperasi LPK Hanaman Nihon belum memiliki SO sendiri? Bagaimana bentuk dan legalitas kerja sama dengan LPK pemilik SO? Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi persoalan terhadap peserta dalam proses penempatan? Serta sejauh mana informasi mengenai mekanisme tersebut disampaikan kepada peserta sejak awal pendaftaran?<\/p>\n\n\n\n
Praktik kerja sama antar lembaga pelatihan memang dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, transparansi kepada peserta menjadi hal yang penting agar setiap calon pekerja atau peserta memahami secara jelas lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses penempatan, perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban yang melekat dalam program tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Untuk itu, masyarakat berharap instansi terkait dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai mekanisme yang dijalankan LPK Hanaman Nihon dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Indramayu melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Latas), Heriyanto, belum memberikan penjelasan rinci mengenai praktik yang dijalankan oleh lembaga tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi ataupun keputusan dari pihak berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh LPK Hanaman Nihon yang berlokasi di Desa Karangampel, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, pengakuan mengenai belum dimilikinya SO dan AO sendiri serta penggunaan SO milik LPK lain dalam proses pemberangkatan peserta ke Jepang dinilai sebagai fakta yang perlu mendapat perhatian dan klarifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang guna menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi para peserta. *** (Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dikabarin | Indramayu Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hanaman Nihon di Kabupaten Indramayu menjadi sorotan setelah pimpinan lembaga tersebut mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki Sending Organization (SO) maupun Accepting Organization (AO) sendiri, meskipun telah beroperasi sejak tahun 2021. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan LPK Hanaman Nihon, Khaerul Anwar, saat memberikan keterangan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":304,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,4,5],"tags":[],"class_list":["post-303","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-pemerintahan","category-pendidikan"],"yoast_head":"\n