Dikabarin | Indramayu.
Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan #mendukung program strategis nasional.
Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan III dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di Indramayu Command Center (ICC) beberapa waktu lalu.
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Indramayu, hadir Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, didampingi Imam Mahdi, Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Sutrisno dari Bagian Perekonomian Bappeda Litbang Kabupaten Indramayu.
Dalam pembahasan Rakor, pemerintah pusat menekankan pentingnya peran daerah dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah. Pemerintah menegaskan agar setiap daerah berperan aktif dalam mendukung program ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Hingga saat ini, baru 451.516 unit rumah atau 15,05 persen dari target nasional yang terealisasi. Sebanyak 156 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi telah mengimplementasikan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sementara 20 daerah sudah menerapkan pembebasan PBG “0 rupiah” bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total lebih dari 1.000 hunian.
Selain membahas sektor perumahan, Rakor juga menyoroti perkembangan ekonomi daerah dan langkah konkret pengendalian inflasi. Target inflasi nasional tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,5 ± 1 persen, dengan sejumlah provinsi masih menunjukkan angka inflasi di atas kisaran tersebut. Secara regional, inflasi Kota Cirebon (termasuk Kabupaten Indramayu) tercatat sebesar 2,90 persen (year on year) pada Oktober 2025. Angka ini lebih tinggi dari inflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 2,63 persen, namun masih lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen.
Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Indramayu pada minggu pertama bulan November 2025 menunjukkan angka -0,69 persen. Adapun beberapa komoditas penyumbang andil kenaikan IPH Kabupaten Indramayu minggu pertama bulan November 2025 yaitu daging ayam ras (-0,6481), beras (-0,4608), dan udang basah (-0,2064). Kondisi ini menunjukkan, Indramayu mampu menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga nasional, berkat koordinasi intensif antara perangkat daerah terkait dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III-2025 masih didominasi wilayah Jawa dengan angka 5,17 persen, meski mengalami perlambatan dibanding kuartal sebelumnya. Sementara itu, wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,84 persen, didorong sektor hilirisasi industri tambang di Provinsi Maluku Utara yang tumbuh hingga 39,10 persen (year on year).
Menyikapi dinamika tersebut, Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk terus memperkuat sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan. Melalui pengendalian inflasi yang efektif dan partisipasi dalam program nasional perumahan rakyat, Indramayu berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil dan berkelanjutan.
Kabag Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, menyampaikan pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan seluruh instansi dan kementerian terkait untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“Kami di Indramayu siap mendukung program nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun penyediaan perumahan bagi masyarakat. Upaya kolaboratif antarperangkat daerah menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah konkret tersebut, Pemkab Indramayu berkomitmen untuk menjadi daerah yang tangguh secara ekonomi, stabil dalam pengendalian inflasi, serta proaktif dalam mendukung program strategis nasional menuju kesejahteraan masyarakat. (Red.)
